Jurnal #1: Desentralisasi Madrasah

LP. Ma'arif Nu Cabang Lamongan
LP. Ma'arif Nu Cabang Lamongan

Lamongan – Desentralisasi Madrasah merupakan wacana yang berkembang sebagai dampak dari diberlakukannya sistem otonomi daerah yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Dalam hal ini PP LP Ma’arif NU mempunyai beberapa catatan penting:

Pertama, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.

Kedua, dengan demikian, seluruh bidang tugas pemerintahan di bidang agama, yang selama ini menjadi tugas Departemen Agama, adalah tugas pemerintahan (pusat) yang bersifat sentralistik, yang pelaksanaannya di daerah dilaksanakan oleh perangkat pusat di daerah (Kantor Wilayah dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota).

Ketiga, menjadi permasalahan, apakah penyelenggaraan madrasah merupakan tugas di bidang agama atau tugas di bidang pendidikan. Rapat Kerja Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama, secara bulat berpendapat bahwa penyelenggaraan madrasah merupakan tugas di bidang pendidikan.

Keempat, sebagai konsekuensi dari pendapat yang demikian, Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa penyelenggaraan madrasah adalah kewenangan daerah, dengan alasan antara lain:

  1. Pembinaan penyelenggaraan madrasah merupakan bidang tugas di bidang pendidikan;
  2. Bidang tugas pendidikan adalah kewenangan daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan madrasah juga kewenangan daerah;
  3. Agar tidak terjadi dualisme penyelenggaraan pendidikan;
  4. Agar madarasah tidak terisolasi, sehingga menjadi marjinal;
  5. Agar sistem mobilitas siswa dan pendayagunaan lulusan madrasah dapat berlangsung secara optimal;
  6. Agar perencanaan pendidikan lebih operasional dan pembiayaan serta fasilitas yang diperlukan dapat lebih mencukupi kebutuhan pendidikan;
  7. Agar madrasah dapat mengejar ketertinggalan yang selama ini dialaminya, sehingga dapat sejajar dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain;
  8. Agar madrasah tidak ditinggalkan masyarakat pendukungnya; dan
  9. Pada daerah-daerah yang belum siap melaksanakan antara lain karena PAD dalam DAU yang tersedia belum mencukupi. Departemen agama agar memberikan pelayanan yang berkeadilan. Tugas perbantuan dengan memberikan kepada daerah yang bersangkutan.

Kelima, mengenai kekhawatiran ciri khas agama Islam di madrasah menjadi pudar yang pada gilirannya akan menjadi sama dengan sekolah-sekolah lain di lingkungan Depdiknas. Hal tersebut tidak akan terjadi karena dapat dijaga oleh instansi Departemen Agama di daerah, mengingat pengembangan ciri khas agama Islam merupakan bagian dari substansi agama yang memang menjadi tugas Departemen Agama.

Keenam, kewenangan pemerintah di bidang agama, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, jelas menjadi tanggung jawab Departemen Agama. Dalam hal ini, pemerintah (Departemen Agama) dapat melakukan dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, atau dengan memberikan tugas perbantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Oleh karena itu, pelaksanaan desentralisasi madrasah pada daerah-daerah yang belum siap melaksanakan atau karena PAD atau DAU yang tersedia tidak mencukupi untuk otonomi daerah, maka Departemen Agama dapat mendukungnya dalam tugas perbantuan untuk pembiayaan penyelenggaraan madrasah di daerahnya masing-masing.

Ketujuh, kebijaksanaan Departemen Agama dalam hal desentralisasi madrasah sudah sangat mendesak. Kalangan madrasah mengharapkan adanya petunjuk pelaksanaan (juklak) di daerah, sekurang-kurangnya dalam bentuk edaran Menteri Agama tentang penyerahan kewenangan penyelenggaraan madrasah kepada gubernur, bupati/walikota di seluruh Indonesia.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *